Pemprov Jabar Tunggu Juknis Aturan Taksi Online

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG –Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum menerima petunjuk teknis mengenai implementasi Permenhub 32/2016 soal Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, pihaknya masih mengkaji teknis di lapangan, seperti jumlah kuota angkutan berbasis online yang diperbolehkan seperti batas bawah dan atas tarif angkutan. Untuk kuota angkutan, merupakan kewenangan daerah, sedangkan tarif masih dianalisa.

BACA JUGA:

Meski Kewalahan, Taksi Online Akan Tetap Beroperasi di Jabar

Maaf Ya, Taksi Online Ternyata ‘Tabrak’ Seabrek Aturan, Jadi Harus Segera Ditertibkan

“Nanti (tarif) akan kami usulkan kepada pemerintah pusat untuk disetujui Menteri Perhubungan,” kata Dedi kepada wartawan, di Gedung Sate, Bandung, Selasa (11/4/2017).

Dedi melanjutkan, formulasi tarif batas bawah dan atas saat ini masih dihitung. Kemudian akan menjadi pedoman bagi angkutan bermotor tidak dalam trayek atau berbasis online di Jawa Barat.

Sedangkan permintaan Organda agar tarif angkutan online harus disamakan dengan tarif taksi, Dedi mengatakan hal itu masuk ke dalam pihaknya. “Enggak ada argo, pakai batas bawah dan atas. Kita lagi hitunglah,” ujar Dedi.

Sementara untuk kuota, lanjut dia, jumlahnya harus dibandingkan dengan ketersediaan angkutan umum yang sudah ada seperti angkutan kota, Trans Metro Bandung ataupun Trans Metro Cirebon. “Pokoknya semua masih kami proses,” pungkas Dedi.

(atp/pojokbandung)

loading...

Feeds