Maaf Ya, Taksi Online Ternyata ‘Tabrak’ Seabrek Aturan, Jadi Harus Segera Ditertibkan

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar, AKBP Matrius berbincang dengan Kadishub Jabar, Dedi Taufik usai audiensi terkait demo sopir angkot di Gedung Sate, Kota Bandung. (Atep)

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar, AKBP Matrius berbincang dengan Kadishub Jabar, Dedi Taufik usai audiensi terkait demo sopir angkot di Gedung Sate, Kota Bandung. (Atep)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar, AKBP Matrius mengatakan penindakan terhadap kendaraan pribadi yang digunakan untuk jasa trasportasi umum akan dilakukan karena melanggar aturan.

Pihaknya sudah mengeluarkan surat perintah ke seluruh jajaran lalu lintas di setiap Polres untuk menggelar operasi penertiban secara langsung.

Matrius menjelaskan, belakangan ini merebak kendaraan pribadi yang digunakan untuk kendaraan umum dengan menggunakan sistem order secara online.

Taksi online ini menurutnya jelas melanggar aturan, di antaranya tidak berplat kuning, tidak memiliki ijin usaha transportasi, tidak berbadan hukum, dan pengemudi tidak memiliki SIM angkutan umum.

“Nah dari dasar inilah kita akan melakukan penegakan hukum mengenai keberadaadaan transportasi online tersebut,” kata Matrius, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (9/3/2017).

Seperti diketahui, para sopir angkot di Kota Bandung melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung Sate, memprotes keberadaan taksi online.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, selama ini perusahaan taksi online yang beroprasi di Jabar belum satupun yang memproses perijinan.

Bahkan pihaknya secara tegas menyatakan, tidak akan mengluarkan perijinan taksi kendaraan pribadi berbasis online tersebut.

“Jadi kalau berpatokan dengan undang-undang ini keberadaan taksi online dengan penggunaan mobil pribadi sudah jelas melanggar aturan,” kata Dedi.  (atp/pojokbandung)

loading...

Feeds