Waduh! Penyebaran HIV/AIDS Makin Kronis, Bantuan Anggaran pun Dicabut

Ilustrasi HIV/AIDS. Foto: Health

Ilustrasi HIV/AIDS. Foto: Health

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kalangan DPRD Jawa Barat meminta pemerintah lebih serius dalam memperhatikan pengidap HIV/AIDS. Terlebih, saat ini bantuan luar negeri untuk obat HIV/AIDS telah dicabut karena Indonesia dianggap sebagai negara dengan berpenghasilan menengah.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Ikhwan Fauzy, mengatakan, dengan dicabutnya bantuan tersebut, pemerintah pusat maupun daerah harus mengalokasikan biaya yang lebih besar. Selain untuk membeli obat ARV, biaya tersebut sangat diperlukan untuk sosialisasi terkait HIV/AIDS.

Ikhwan menjelaskan, trend penyebaran HIV/AIDS telah berubah dari penggunaan jarum suntik ke hubungan seksual. Dengan begitu, potensi penyebarannya lebih besar sehingga perlu sosialisasi yang lebih gencar lagi.

“Trendnya kan berubah, jadi potensinya lebih besar. Jadi perlu penanganan yang lebih serius,” kata Ikhwan di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (7/12).

Kendati begitu, lanjut Ikhwan, hal ini tidak diiringi dukungan anggaran yang memadai. Sebagai contoh, kata Ikhwan, APBD Jabar 2016 untuk bidang kesehatan tidak lebih dari Rp 250 miliar.

Padahal, jika mengacu pada aturan, tambah Ikhwan, alokasi untuk bidang kesehatan minimal 10 persen dari APBD. “Sebagai leading sector, tapi enggal bergairah. Rp 250 miliar itu untuk semua. Coba kalau untuk HIV/AIDS-nya berapa? Padahal (HIV/AIDS) ini fenomena gunung es. Yang tidak kelihatan jauh lebih banyak,” bebernya.

Hal serupa pun terjadi pada anggaran bagi Komisi Penanggulangan AIDS Jabar. Menurut Ikhwan, jumlah dana yang diberikan untuk KPA hanya sekitar Rp 500 juta.

“Padahal Jabar ini peringkat ketiga (penderita HIV/AIDS). Jumlah penduduk juga paling banyak, jadi harusnya sosialisasinya lebih gencar lagi,” paparnya.

Lebih lanjut Ikhwan katakan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pun memiliki program untuk sosialisasi HIV/AIDS ini. Namun, pihaknya pun tidak melihat keseriusan dari pihak eksekutif tersebut.

“Jadi ini menyedihkan. Enggak respect. Harusnya respect. Ini malah melempem, tidak bergairah. Sehingga anggaran itu enggak muncul,” pungkasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Jabar Alma Lucyati membenarkan, lembaga internasional sudah mengingatkan Indonesia bahwa pada 2016 mendatang mereka akan menghentikan bantuannya terkait penanganan HIV/AIDS.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus lebih gencar dalam mensosialisasikan hal tersebut. Pihaknya menginformasikan masyarakat agar tertarik memeriksakan diri terkait HIV/AIDS.

“Kita sudah mulai gencar mensosialisasikan. Kita gencar mensosialisasikan pemutusan rantai penularan sehingga diharapkan penyebaran tdk berlanjut,” katanya.

Alma menjelaskan, jumlah penderita HIV di Jabar mencapai 22.177, adapun AIDS mencapai 6.165 penderita. “Kasihan sekali mereka,” katanya.

Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman kepada masyarakat khususnya kelompok usia remaja. “Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan komprehensif dan benar mengenai HIV/AIDS. Sehingga mereka menjadi faktor penting dalam memutus rantai penularan,” pungkasnya. (agp)

loading...

Feeds